Siaran Pers

Menyikapi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

21 Agustus 2019

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Jakarta, 20 Agustus 2019. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyambut baik diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5

Pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas Pidato Kenegaraan Presiden RI

21 Agustus 2019

Presiden RI, Joko Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR/DPD RI. Ada beberapa hal yang kami nilai penting untuk disikapi dalam pidato tersebut yang disaksikan oleh ratusan juta rakyat Indonesia.
Presiden RI dalam pidatonya mengatakan Kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan

Sebuah Nasihat Rakyat untuk Presiden RI untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

15 Agustus 2019

Restorasi Gambut, Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Adalah Kunci Aksi Penurunan Emisi di Sektor Berbasis Lahan Pasca Laporan IPCC Tentang Perubahan Iklim dan Tanah

14 Agustus 2019

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Jakarta, 14 Agustus 2019. Laporan Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) baru saja meluncurkan laporan khusus tentang perubahan iklim dan tanah pada tanggal 8 Agustus 2019 di Jenewa. Dalam laporan tersebut ditegaskan pentingnya tanah dan tata kelola lahan dalam perubahan iklim, dalam

Tanpa Beban Masa Lalu, Mampukah Presiden Jokowi Batalkan Megaproyek di Kawasan Rawan Bencana ?

13 Agustus 2019

Siaran Pers
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan ForBALI
“Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan.” Tegas-tegas harus disampaikan. Jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang sudah jelas.
-Presiden Joko Widodo, pada Pembukaan Rapat Kordinasi Nasional BMKG-
Jakarta, 13 Agustus 2019 –

P U T U S A N Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

9 Agustus 2019

PERNYATAAN SIKAP ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL : MENEGASKAN KEMBALI VISI KERAKYATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

6 Agustus 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
(1) bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah Karunia Tuhan YME bagi segenap bangsa Indonesia, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
(2) bahwa melindungi warga negara dan lingkungan hidup adalah salah satu bentuk cita kehadiran Pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu

KARHUTLA & Putusan MA di Depan Mata Presiden

1 Agustus 2019

Siaran Pers WALHI
1 Agustus 2019
Dari Januari-Juli 2019 secara nasional tercatat 4.258 titik panas (2.087 diantaranya berada di kawasan konsesi dan KHG), Dibandingkan dengan data konsesi yang berada di KHG, tercatat ada 613 perusahaan yang beroperasi di KHG (453 konsesi HGU, 123 konsesi IUPHHK-HT, dan 37 konsesi IUPHHK-HA). Hampir

Tumpahan Minyak di Laut Jawa

29 Juli 2019

Kasus pencemaran minyak mentah di perairan, kembali terjadi. Lagi-lagi PT. Pertamina menjadi sorotan karena pencemarnya bersumber dari sumur minyak miliknya. BUMN ini kembali mengulang kejadian tahun lalu yang mencemari Teluk Balikpapan. Belum tuntas kasus perairan Balikpapan, kini muncul lagi pencemaran di Pantai Karawang.
Pencemaran minyak akibat kelalaian pengeboran produksi minyak

Hukum Harus Memenuhi Asas Keadilan Menyikapi Pernyataan Jaksa Agung “Penegakan Hukum Jangan Ganggu Investasi”

25 Juli 2019

Pada sambutan dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59, Jaksa Agung M. Prasetyo, menyampaikan “Harus pula dipastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan penegakan hukum yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan yang benar, memperhatikan outcome dan dampak yang kemungkinan timbul yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi”
Menurut