Walhi

Pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas Pidato Kenegaraan Presiden RI


Presiden RI, Joko Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR/DPD RI. Ada beberapa hal yang kami nilai penting untuk disikapi dalam pidato tersebut yang disaksikan oleh ratusan juta rakyat Indonesia.

Presiden RI dalam pidatonya mengatakan Kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik. Krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim mengancam dunia kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama”. “Ring of fire yang melingkari wilayah Indonesia bisa menghadirkan bencana tanpa kita duga sebelumnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana. Gempa bumi tanah longsor gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir. “Oleh karena itu sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting. Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko”.

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan hidup sebagai sebuah tantatangan global disebutkan dalam pidatonya. Artinya Presiden telah memahami kondisi krisis tersebut, bahwa perubahan iklim menciptakan kondisi genting untuk segera diatasi. Namun Presiden tidak menyampaikan secara tegas langkah kebijakan revolusioner apa yang dilakukan untuk mengatasi kondisi krisis atau kegentingan yang diakibatkan oleh krisis iklim dan kerusakan lingkungan hidup. Kami belum melihat penyelesaian persoalan yang struktural untuk menghadapi risiko bencana, karena tidak juga disebutkan perubahan model pembangunan yang justru akan memicu risiko-risiko yang akan dihadapi oleh rakyat. Termasuk tidak disampaikan upaya koreksi atas model pembangunan yang mengabaikan kerentanan bencana, seperti proyek strategis nasional di wilayah rawan bencana.

Kami juga menilai tawaran solusi yang disampaikan oleh Presiden tidak tepat dalam menjawab ancaman atau permasalahan besar tersebut. Bahkan kami melihat bahwa tawaran mendorong ke arah pengembangan B20, B30 dan bahkan B 100, justru akan semakin memperbesar tingkat ancaman terhadap krisis yang kita hadapi. Mengejar program B20, B30 dan B100 semakin meningkatkan penggunaan biofuel akan beriringan dengan peningkatan kebutuhan akan lahan. Kami mengkhawatirkan praktik perampasan tanah akan semakin meningkat, dan artinya konflik agraria akan terus menjadi fakta buram yang harus dialami oleh rakyat. Dan sementara kita juga akan menghadapi ancaman krisis pangan, baik akibat dampak perubahan iklim maupun konversi lahan pertanian yang semakin massif. Kedaulatan pangan hanya menjadi ilusi. Terlebih dalam pidatonya, Presiden tidak menyinggung sama sekali upaya pembenahan tata kelola sumber daya alam dan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Pidato Presiden menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM), namun kami melihat kualitas sumber daya manusia masih bertumpu pada sektor pendidikan formil dan pembangunan karakter SDM. Pendidikan formil tentu saja sangat penting, namun tanpa melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup, maka kami mengkhawatirkan SDM ke depan justru tidak berkualitas. Karena sekali lagi, esensi kehidupan manusia ditentukan oleh lingkungan hidup yang baik san sehat. Para peneliti telah menganalisis data paparan prenatal tehadap polusi, gizi anak, faktor iklim, informasi genetik dan faktor sosial lainnya. Peneliti menemukan bahwa anak-anak yang lahir selama peristiwa kebakaran hutan dan lahan (1997 hingga 1998), rata-rata lebih pendek 3,4 sentimeterdi usia 17 tahun dibandingkan jika mereka tidak terpapar polusi saat kecil. Stunting memang menjadi perhatian Presiden dan dalam pidato kali ini kembali disampaikan. Namun Presiden tidak memasukkan racun polusi dari kebakaran hutan yang punya dampak negatif terhadap pertumbuhan anak dan bayi dalam kandungan. Ini dibuktikan oleh hasil riset para periset di Duke University, AS yang memeriksa 560 anak-anak yang terkena dampak, yang selama kebakaran berada di dalam kandungan atau berusia kurang dari enam bulan.

Reformasi perundang-undangan disampaikan oleh Presiden, sayangnya reformasi perundang-undangan yang akan dilakukan, semangat yang kami lihat ke arah dukungan terhadap investasi. Bukan penyelesaian atas pekerjaan rumah yang selama 18 tahun tidak juga dijalankan oleh pemerintah, yakni TAP MPR No. IX/2001 tentang PA PSDA (Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam), yang Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini. Pasal 7 Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pidato kenegaraan yang seharusnya menjadi sebuah momentum bagi Presiden sebagai Kepala Negara untuk memastikan seluruh kewenangan yang dimilikinya untuk melindungi hak-hak rakyat yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan ekonomi dan pembangunan, antara lain masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan. Sayangnya, Presiden justru tidak menegaskan komitmen untuk memastikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tersebut dipenuhi. (selesai)

Jakarta, 16 Agustus 2019

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Narahubung:
1. Khalisah Khalid, Koordinator Desk Politik WALHI, di 081290400147
2. Yuyun Harmono, Pengkampanye Keadilan Iklim dan Isu global WALHI, di 081385072648

adminwalhi