-
Menyikapi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
-
Pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas Pidato Kenegaraan Presiden RI
-
Sebuah Nasihat Rakyat untuk Presiden RI untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
-
Restorasi Gambut, Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Adalah Kunci Aksi Penurunan Emisi di Sektor Berbasis Lahan Pasca Laporan IPCC Tentang Perubahan Iklim dan Tanah
-
Tanpa Beban Masa Lalu, Mampukah Presiden Jokowi Batalkan Megaproyek di Kawasan Rawan Bencana ?
-
P U T U S A N Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
-
PERNYATAAN SIKAP ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL : MENEGASKAN KEMBALI VISI KERAKYATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
-
KARHUTLA & Putusan MA di Depan Mata Presiden
-
Tumpahan Minyak di Laut Jawa
-
Hukum Harus Memenuhi Asas Keadilan Menyikapi Pernyataan Jaksa Agung “Penegakan Hukum Jangan Ganggu Investasi”
-
Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia
-
Cilacap Tolak Energi Kotor Batubara “Menuntut Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik”
-
Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia
-
kertas posisi Ekosida dan LBI
-
Legally Binding Treaty on Business and Human Rights: “MENDESAK TANGGUNGGUGAT KORPORASI & TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEJAHATAN EKOSIDA”
-
Kertas Posisi Perlindungan dan penglolaan ekosistem Karst di Indonesia
-
Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Dalam Konteks Mutu Udara di Jakarta
-
Urging for a Just and Sovereign Energy Transition for Climate Justice Report
-
Mendesak Transisi Energi Bersih, Berkeadilan dan Berdaulat untuk Mewujudkan Keadilan Iklim
-
Climate Change Is Not Just Changes in Winter and Summer between Target and Reality After the IPCC 2018 Report
-
Perubahan Iklim Bukan Hanya Sekedar Pergantian Musim Dingin dan Panas antara Target dan Realita Paska Laporan IPCC 2018
-
Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi
-
KERTAS POSISI “Rencana Kotor Dibalik RUU Perkelapasawitan”
-
POSITION PAPER “Dirty Plan behind Palm Oil Bill”
-
Paket kajian sektor kehutanan untuk daerah otonomi khusus papua
-
Analisis Hukum ; Kedudukan Masyarakat Hukum Adat
-
Tanggapan Atas Opini Hukum Terhadap Pengakuan & Perlindungan Hak Masyarajat Hukum Adat & Perizinan Sektor Kehutanan di Papua
-
Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)
-
Mengusir Tambang dan Perampasan Tanah Adat Melalui Putusan Mahkamah Agung
-
Malapetaka ; Korindo, Perampasan Tanah dan Bank
-
A case study on how the Tokyo 2020 Games and Japanese financiers are fueling land- grabbing and rainforest destruction in Indonesia
-
PERILOUS Korindo,Land Grabbing dan Banks
-
Foul Play Suspected in Direct Assignment for Riau-1 Power Plant Procurement
-
Patgulipat Membangun Pembenaran Penugasan/Penunjukan Langsung Pembangunan PLTU MT Riau-1
-
Fatalis Kebijakan Energi Listrik Bengkulu
-
Peran Perbankan Dalam Pengembangan Industri Semen ; Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang
-
Tinjauan Lingkungan Hidup 2019
-
REFLEKSI 2018 DAN HARAPAN 2019 MENUJU KEADILAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU
-
TUAK LONTAR Tinjauan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Orang NTT dan Resolusinya 2018
-
Persentasi Catatan Akhir Tahun Walhi Jambi
-
CATATAN AKHIR TAHUN LINGKUNGAN HIDUP JAWA BARAT 2018
-
CATATAN AKHIR TAHUN 2018 WALHI ACEH
-
Catatan 7 Wilayah Krisis: Jawa Timur Menuju Tahun Politik Tanpa Komitmen Keselamatan Ekologis
-
Catatan Akhir Tahun Tinjauan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan
-
CATATAN POTRET SDA JAMBI 2018
-
Catatan Akhir Tahun Walhi Sulsel : Degradasi Lingkungan & Pengaplingan Ruang Hidup Rakyat Terus Meningkat, Keselamatan Rakyat Terancam
-
Tinjauan Lingkungan Hidup 2018
-
Laporan Akhir Tahun Walhi Aceh 2016
-
Surat Terbuka Kepada Pemerintah Agar Menghentikan Tindakan Kriminalisasi dan Penangkapan Terhadap Para Pejuang Lingkungan Hidup.
-
Hentikan Operasi Gabungan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua
-
Pernyataan Sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam Momentum Pilkada, 27 Juni 2018
-
STOP Penyalahgunaan UU P3H, BEBASKAN Jamadi, Sukardi dan Sahidin !!!
-
Masyarakat Galesong Raya Tolak Tambang Pasir Laut
-
Pernyataan Sikap : FRONT PERJUANGAN TANI LATEMMAMALA
-
OTT di Lampung Tengah, Bukti Regional Infrastructure Development Fund Dan Proyek PT. SMI dari Bank Dunia, AIIB, ADB, dan GCF Rentan Korupsi
-
Nota Penolakan Rencana Penambangan Emas PT. Energi Swa Dinamika Muda
-
Surat Terbuka Keberatan WALHI terhadap Pencairan Dana Pinjaman Proyek PLTU Batubara Cirebon 2
-
Pernyataan Sikap gerakan Aliansi Nelayan Sumatera Utara- Menolak Ranperda (Rencana Peraturan daerah) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau kecil (RZWP3k) Provinsi Sumatera Utara
-
Refleksi Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowo-JK : kembalikan Pada Prinsip dan Tujuan Pokok Agenda reforma Agraria Sejati
-
Darurat Demokrasi! Penyerangan terhadap YLBHI-LBH Jakarta, Ancaman Serius bagi Demokrasi di Indonesia